Perjuangan guru honorer menentukan nasibnya

Hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk ngobrol banyak mengenai nasib teman-teman guru honorer yang tengah risau tentang harapannya untuk menjadi PNS, betapa tidak harapan yang sudah ditanam bertahun-tahun lamanya dengan sebuah pengabdian menjadi tenaga honorer dengan gaji yang pas-pasan harus siap pupus tahun ini jika tidak lolos ujian test CPNSD Tahun 2013, melalui sebuah forum yang bernama Forum Solidaritas Pegawai Tidak Tetap Harian (FS PTTH) Fesdikari Samarinda, mereka bergerak berjuang menyampaikan tuntutannya ke Kantor Gubernur Kaltim dan Kantor DPRD Kota Samarinda, bahkan mereka rela bermalam di kantor DPRD kota Samarinda hanya untuk mdapatkan kesempatan agar suara mereka dapat didengarkan oleh pemkot dan dewan.

Ketua Forum Solidaritas PTTH Fesdikari Samarinda, Wahyudi menyampaikan bahwa saat ini mereka hanya ingin memperjuangkan nasib mereka, sistem passing grade yang diberlakukan untuk menentukan siapa yang lulus test CPNSD tahun 2013 dianggap hanya menutup kemungkinan mereka dapat menjadi pegawai negri, betapa tidak wahyudi menjelaskan saat pelaksanaan test saja sudah carut marut dengan kondisi yang tidak memungkinkan bagi para PTTH dapat lulus. Selain itu permasalahan data rasionalisasi kebutuhan tenaga guru yang ternyata tidak dimiliki pemerintah kota samarinda juga turut semakin membuat geram mereka, namun setelah mereka berhasil melakukan dialog dengan anggota DPRD Kota Samarinda, pihak BKD, dan wakil walikota samarinda, mereka sepakat untuk bersma- sama melengkapi data tersebut. 

Pemerintah kota Samarinda harus memperhatikan nasib guru honorer, karena mereka memiliki peran cukup besar dalam mengembangkan pendidikan di samarinda, dapat dibayangkan sebagai contoh saat ini banyak berdiri sekolah menengah kejuruan yang rata-rata tenaga pengajarnya adalah honorer bukan pegawai negeri, bagaimana jika mereka melakukan mogok mngajar karena permaslahan ini, tentu kita semua tidak mengharapkan ini terjadi, oleh sebab itu sudah seharusnya ini disikapi dan diperjuangkan secara serius ke pusat, karena pusat yang memutuskan, ungkap Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda H. Samsudin Tang saat dialog di suata dewan TVRI Kaltim.

Sementara itu, pengamat sosial yang juga akademisi dari universitas mulawarman Prof. Sarosa Hamongpranoto menyayangkan sekali bahwa pemerintah kota samarinda dalam hal ini BKD tidak memiliki data rasionalisasi kebutuhan tenaga guru di samarinda, padahal ini merupakan dasar untuk berbagai program dan kebijakan yang dibuat dan dilaksnakan termasuk juga dasar usulan kuota guru untuk samarinda ke pusat. Dan diakhir statementnya dalam dialog Suara Dewan, Prof Sarosa menyampaikan bahwa peritiwa ini harus menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk senantiasa memberikan perhatian yang serius bagi para guru terutama guru honorer.

Demikianlah ringkasan singkat saya tentang obrolan mengenai Perjuangan Guru Honorer, yang saya bahas dalam Acara Suara Dewan TVRI Kaltim yang tayang setiap hari Selasa pukul 17.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita.